Tana Toraja- Pasar dijadikan sebagian orang sebagai tempat strategis mencari nafkah dan menggantung hidup. Pasar Makale, di Kabupaten Tana Toraja misalnya.
Pasar ini memiliki cerita tersendiri, dimana setiap pergantian rezim di Tana Toraja, kerap menuai kontroversi dan memicu unjuk rasa.
Sama halnya yang akan dilakukan puluhan masyarakat tergabung dalam Himpunan Pengelola Warung Makan dan Minum Pasar Makale. Mereka akan melakukan unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah daerah pada 8 April 2025. Diketahui, kebijakan yang dimaksud adalah pemerintah akan melaksanakan penataan ulang atau mengosongkan tempat pengelola warung makann dan minum Pasar Makale dengan alasan mengembalikan Pasar Makale sesuai dengan funngsi dan peruntukannya.
Hal itu terungkap dalam pertemuan para pengelola warung makan dengan sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa di Pasar Makale, Kamis (4/4/2025).
Sekretaris Himpunan Pengusaha Warung Makan dan Minum Pasar Makale Tana Toraja, Robert Kapas, mengatakan, kebijakan tersebut dinilai menciptakan persoalan baru terhadap para pengelola warung makan dan minum di pasar Makale. Menurutnya, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan baru seperti itu, harusnya ada solusi.
“Kami setuju dengan renovasi tempat usaha, asal ada solus. Kalau tanpa solusi, kami akan melakukan unjuk rasa melawann kebijakan tersebut” ujarnya.
Sementara, Koordinator Himpunan Pengelola Warung Makan, Ismail Isak Solle, mengatakan, pihaknya dengan pemerintah sudah konsolidasi dan dimediasi oleh aparat Polres Tana Toraja.
“Mediasi aparat polres dengan Pak Wakil Bupati membuat kami sedikit lega bahwa tidak ada pengosongan tempat usaha hingga tanggal 7 April. Karena Pak Wakil Bupati katanya baru akan berkoordinasi dengan Pak Bupati saat masuk kerja tanggal 8 April minggu depan,” jelasnya.
Hanya saja, lanjut dia, hasil rapat dengan beberapa elemen masyarakat dan mahasiswa memutuskan tetap akan menggelar aksi damai pada 8 April sambil mendesak Pemkab segera memberikan solusi kepada para pedagang agar tidak lagi resah.
“Dengan adanya surat pemberitahuan pak wakil bupati beberapa hari lalu, membuat para pengusaha warung makan dan minum di Pasar Makale betul-betul membuat resah, apalagi surat itu bunyinya memaksa mengosongkan tempat usaha mereka pada tanggal 7 April tanpa solusi,” jelasnya.
Ismail menambahkan, masalah ini sebenarnya bisa saja diselesaikan dengan baik. Hanya saja, upaya pemerintah untuk menenangkan para pedagang tak kunjung dilakukan.
“Kalau libur kan bisa saja dikemas dengan acara silaturahmi sambil diskusi. Tapi, pemerintah sepertinya menutup diri untuk itu. Apa bedanya kalau libur tapi mereka masih menyempatkan diri hadir di acara adat. Tapi tidak apalah selama pengosongan ini ditunda sambil tunggu diskusi kami terima,” bebernya.
Sehingga, kata dia, upaya selanjutnya akan dikemas dengan aksi damai untuk mendesak DPRD dan pemerintah segera membuka ruang diskusi dengan pedagang untuk memberi solusi agar pedagang merasa tenang,” tandasnya. (*/gis)
