TORAJA UTARA, Air-terkini.com – Kepala Dusun Mengguliling, Lembang (Desa) Pata’padang, Kabupaten Toraja Utara, Hendrik Dodi Kendenan, mengambil tindakan tegas dengan menghentikan sementara proyek pemasangan jaringan telekomunikasi yang melintasi wilayahnya.
Proyek pemasangan tiang yang kini tengah berjalan tersebut terpaksa ditahan lantaran pihak pekerja dinilai tidak beretika dan belum menyelesaikan proses perizinan resmi.
Saat dikonfirmasi oleh awak media, Hendrik Dodi Kendenan membenarkan adanya penghentian aktivitas pekerja di lapangan tersebut. Ia menyayangkan sikap para pekerja proyek yang masuk ke wilayah Dusun Mengguliling tanpa koordinasi awal dengan pemerintah setempat.
“Kami harapkan ada koordinasi yang jelas dari pihak pelaksana. Penempatan tiang-tiang jaringan ini harus dibicarakan agar tidak mengganggu perencanaan pemanfaatan lahan milik warga di masa depan, belum lagi saat pekerja menghubungkan saya dengan pimpinannya mereka mengaku bahwa proses ijin baru sementara berjalan” ujar Hendrik mempertanyakan bagaimana kalau nanti pemasangan ini tidak mendapatkan ijin.
Sebagai kepala dusun, Hendrik menegaskan bahwa tindakan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi hak-hak masyarakatnya. Ia menekankan bahwa warga Dusun Mengguliling adalah masyarakat yang taat hukum, termasuk dalam hal pemenuhan kewajiban pajak.
“Warga kami sangat taat membayar pajak atas aset lahan mereka. Oleh karena itu, setiap pemanfaatan lahan oleh pihak luar harus mempertimbangkan rencana pemilik lahan ke depan. Jangan sampai merugikan warga,” tegasnya.Hendrik mengaku belum mengetahui secara pasti identitas perusahaan atau pihak vendor yang bertanggung jawab atas proyek tersebut, karena belum adanya laporan resmi yang masuk ke kantor dusun.
Hingga berita ini ditayangkan, tim redaksi masih terus berusaha menelusuri dan mencari informasi lebih lanjut mengenai pihak vendor atau kontraktor pelaksana guna mendapatkan klarifikasi. Redaksi juga berkomitmen menjaga keberimbangan informasi dan siap memberikan ruang hak jawab bagi pihak terkait atas persoalan ini. *Tete*
