Toraja Utara- Penanganan kasus dugaan perusakan hutan lindung di Ulusalu, Kecamatan Sa’dan, Toraja Utara yang awalnya ditagani kepolisian Polres Toraja Utara, kemudian diambil alih oleh Polda Sulawesi Selatan kembali jadi soroton.
Pasalnya, Polda Sulawesi Selatan dinilai tidak serius dalam menangani kasus perusakan hutan tersebut.
Oleh karena itu, Praktisi Hukum, Phiter Ponda Barani meminta Bareskrim Mabes Polri mengambil alih penanganan kasus tersebut.
Sorotan ini dilontarkan Phiter Ponda Barani di Cafe Buli-buli kepada sejumlah wartawan, Jumat (06/10/2023).
“Saya minta penanganan kasus dugaan perusakan Hutan Lindung di Toraja Utara diambil alih Bareskrim Mabes Polri,” tegas Phiter.
Phiter mengatakan, kasus perusakan hutan tersebut sudah lama ditangani oleh Polda Sulsel, dan tpenanganannya terkesan tidak serius. “Ada apa, tidak serius,” kata Phiter.
Dalam penanganan kasus ini, Phiter tahu bahwa Ketua Lembaga Swadaya Maysrakat (LSM) Forum Peduli Toraja (FPT), Yulius Dakka pernah melaporkan kasus tersebut di Polda Sulsel. Namun, laporan itu ditarik kembali oleh Yulius Dakka dengan alasan tertentu.
Menurut Phiter, meski laporan tersebut dicabut oleh pelapor, bukan berarti kasus perusakan hutan lindung itu berhenti dalam proses hukum.
“Kasus ini bukan delit aduan. Ini tindak pidana yang membahayakan generasi. Bayangkan kalau hutan gundul, longsor,” ujar Phiter.
“Baru kamu (wartawan) tulis, kasus ini jadi perhatian khusus. Karena ini menyangkut ekosistem dan penyelamatan aset negara,” tutur Phiter.
Dia pun menilai, dalam proses penaganan kasus tersebut ada kejanggalan, dengan demikian, ia minta Gakkum KLHK harus ikut diperiksa. ” Kenapa Gakkum tidak profesional dalam penanganan kasus ini,” tambahnya.
Atas kasus ini, sebelumnya, dua pejabat yang dilaporkan yakni ALT (oknum Kepala di salah satu OPD Toraja Utara) dan HG (oknum Kepala Lembang/Desa). Kemudian, oknum anggota DPRD Toraja Utara berinisial YL. (*/gis)
